BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
Edward T. Hall, “Budaya adalah komunikasi” dan “Komunikasi adalah budaya”. Budaya adalah hasil dari proses komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam berkomunikasi, budaya sangat mempengaruhinya baik secara pola, jenis ataupun konteks.
Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia
• Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
• Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
• Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
• kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
• Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
SIFAT BUDAYA POLITIK INDONESIA
1. Hirarki yang Tegar/Ketat
Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
2. Kecendrungan Patronage
Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
3. Kecendrungan Neo-patrimoniaalistik
Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Ciri-ciri Birokrasi Modern:
• Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
• Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
• Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
• Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
Budaya Politik Indonesia Campuran Feodalisme dan Individualisme
Selama lima tahun terakhir, budaya politik di Indonesia merupakan percampuran antara feodalisme dan individualisme. Hal ini terlihat dari cara berpikir ada budaya mempertahankan feodalisme dicampur dengan indvidualisme yang didorong terus-menerus. Kedua nilai tersebut, menurut mantan aktivis politik pergerakan mahasiswa ini, diterjemahkan dengan menempatkan pemimpin politik yang tidak boleh didebat. Dengan alasan kesopanan atau kesantunan. Tapi di luar itu, pada tingkat bawah dibiarkan bergerak bebas dan liberal. (Budiman Sudjatmiko, hasil wawancara Harian Kompas 20 Agustus 2009).
Karakteristik Budaya Politik Indonesia
Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki akar sejarah patrimonialisme yang cukup kuat, yang oleh David Brown disebut sebagai “neo-patrimonialisme.” Kekuasaan neo-patimonialisme dicirikan oleh ikatan personal antara pimpinan dan anggota organisasi atau lembaga yang dipimpin, bukan ikatan struktural-organisasional. Pola relasi dalam lembaga semacam ini lebih banyak bekerja berdasar atas kesetiaan personal para anggota organisasi, dan bukan kesetiaan terhadap lembaga itu sendiri. Akibatnya, kinerja seorang pegawai di sebuah lembaga sangat ditentukan oleh figur-figur pimpinannya, bukan atas dasar kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai staf.
Sistem relasi dalam kekuasaan semacam ini seringkali disebut sebagai pola relasi patron-client, di mana seorang pemimpin diperlakukan sebagai patron, pelindung atau penjamin kenyamanan hidup bagi anggota masyarakat yang dipimpinnya. Sementara itu, masyarakat menempati peran sebagai client, di mana isu-isu terkait kesejahteraan dan kemalangan sosial berada di tangan sang pemimpin atau patron. Pola relasi semacam ini pada umumnya berkembang biak di sejumlah negara yang memiliki sejarah kerajaan yang kuat, seperti Indonesia, di mana seorang raja diperlakukan sebagai pihak yang dilayani oleh rakyatnya. Raja juga menjadi pusat dari seluruh rangkaian kekuasaan yang berhak menikmati kesejahteraan akibat dari kekuasaan yang digenggamnya itu.
Semestinya, politik adalah mekanisme yang dgunakan untuk mengatur lalu-lintas distribusi kekuasaan. Subyek sekaligus obyek dalam siklus politik modern adalah rakyat, sementara para elit-pejabat berposisi sebagai pelayan mereka. Politik harus diabdikan untuk menggapai tujuan berbangsa dan bernegara, yakni untuk memakmurkan, menyejahterakan dan membahagiakan setiap waga negara. Struktur kelembagaan negara, dengan demikian, berfungsi sebagai problem solver bagi berbagai bentuk persoalan yang muncul di masyarakat. Dalam sebuah masyarakat modern, kekuasaan haruslah impersonal.
0 comments:
Post a Comment